Keseimbangan Tilang dan “Damai”

Sudah menjadi rahasia umum cara “damai” menjadi salah satu cara menghindari tilang bagi para pelanggar aturan lalu lintas. Cara damai ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa pelanggaran tersebut, si pelanggar dan sang aparat. Maka dari itu, selain ajakan damai ini muncul dari si pelanggar, tidak jarang juga jalan damai ini ditawarkan oleh sang aparat.

Tidak ada orang yang bilang bahwa jalan damai ini cara yang benar, namun tidak ada juga yang bisa bilang bahwa jalan damai ini tidak terjadi terus menerus. Jangan-jangan ada beberapa kali lipat lebih banyak proses damai dari sekian banyak tilang yang terjadi.

Kalau dipikir-pikir memang damai ini jalan paling menguntungkan. Bayangkan konsekuensi tilang, denda 500.000, SIM ditahan, dan harus antri sidang untuk mengambil kembali SIM Anda. Kehilangan uang, waktu, dan tenaga. Itu memang hukuman yang baik dan akan membuat jera, jika dan hanya jika, hukaman itu benar-benar terjadi pada si pelanggar.

Polisi - Keseimbangan Tilang dan Damai - Herwin.jpg

Penegakan yang lemah membuat celah bagi pelanggar dan aparat untuk bernegosiasi.

Pelanggar tentu saja ingin mengusahakan kerugian uang, waktu, dan tenaga yang lebih ringan. Misalnya dengan membayar sejumlah uang yang lebih kecil dan tidak perlu ada proses yang rumit dikemudian hari (SIM tidak ditahan).

Di sisi lain, aparat jika melakukan tilang tidak mendapatkan apa-apa, jika berdamai dengan si pelanggar mungkin bisa mendapatkan sedikit tanda terima kasih. Di sana lah terbuka jalan yang saling menguntungkan.

Jadi, yaa.. Tidak heran damai-damai ini masih terus terjadi, selain kita memang cinta damai, toh proses damai ini sama-sama menguntungkan.

Lalu, apa yang harus dilakukan?

Jika memang ada niat dari kita untuk menghentikan tindakan-tindakan “damai” ini (bisa ga ini disebut pungli atau korupsi?), menurut saya, harus dirumuskan aturan reward and punishment yang lebih cerdas dan seimbang untuk menutup, atau paling tidak, mengurangi nafsu berdamai.

Beberapa ide yang terpikirkan oleh saya,

Bagaimana kalau denda tilang tidak perlu terlalu besar, dengan harus mengikuti sidang saja sudah cukup merepotkan. Denda yang tidak besar otomatis mengurangi ruang dan nafsu untuk negosiasi harga.

Bagaimana jika aparat mendapat insentif setiap kali ada tilang yang masuk dari mereka. Mungkin bisa juga dibuat skema bonus seperti bonus penjualan bagi karyawan di toko-toko, sehingga aparat terpacu melakukan tilang resmi daripada berdamai. Namun, akan dicabut tunjuangannya jika ketahuan melakukan damai, dicabut pensiunnya, atau langsung diberhentikan.

Bagaimana jika tidak ada tilang di tempat, tilang elektronik, dengan dilengkapi bukti foto atau video pelanggaran yang dikirimkan ke pelanggar, tentu saja ini perlu didukung dengan infrastruktur yang baik, misalnya CCTV yang bisa menangkap nomor kendaraan.

Semoga ada perubahan menuju Indonesia yang lebih baik!

Advertisements

Kualitas Udara Jakarta Buruk

https://i0.wp.com/www.carbonoffset.org/images/air_pollution/air_pollution_250x251.jpgPencemaran udara di Indonesia, khususnya Jakarta, telah mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), demikian dikatakan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Lingkungan Yetti Rusli.

“Pencemaran paling berat terjadi di Jakarta dibandingkan dengan Tokyo, Beijing, Seoul, Taipei, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Manila,” katanya.

Seminar dan temu wartawan itu bertema “Inisiatif dan respons Indonesia terhadap Fenomena Perubahan Iklim Global” yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Berdasarkan data yang ada, total estimasi polutan CO yang diestimasikan dari seluruh aktivitas di Kota Jakarta adalah 686,864 ton per tahun atau 48,6 persen dari jumlah emisi lima polutan.

Penyebab dari pencemaran udara di Jakarta sekitar 80 persen berasal dari sektor transportasi dan 20 persen dari industri serta limbah domestik. Sementara, emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan sebesar 20 persen.

“Kawasan hutan yang lebat dengan pepohonan dapat berperan sebagai obat untuk mengurangi emisi karbon (CO2) karena akan menyerap karbon sekitar 50 persen dari biomasa pohon,” kata dia.

Sumber: KCM

Jakarta Rawan Perubahan Iklim

Jakarta.jpgDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta menempati peringkat pertama sebagai daerah yang rentan perubahan iklim se-Asia Tenggara berdasarkan survei Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA).

Direktur EEPSEA Herminia Fransisco dalam seminar “Peta Kerentanan Perubahan Iklim Asia Tenggara: Perpektif Indonesia” di Jakarta, Kamis (7/5), mengatakan, data tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan selama enam bulan dengan mengambil sampel sebanyak 530 daerah di Asia Tenggara.

“Wilayah Jakarta sangat rentan terhadap bencana dengan yang terkait perubahan iklim, salah satunya akibat dari tingginya angka kepadatan penduduk,” kata Herminia.

Bencana perubahan iklim tersebut dicontohkannya, seperti banjir, kekeringan, meningkatnya permukaan, dan tanah longsor.

Dalam data tersebut disebutkan, setiap kenaikan air laut setinggi 1 meter sama dengan merendam daerah berpenduduk 10.763.734 jiwa.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar dalam kesempatan itu mengimbau, masyarakat hendaknya peduli atas kondisi kepadatan penduduk yang menjadi salah satu penyebab kerentanan perubahan iklim.

“Kepedulian masyarakat dalam mengatasi kerentanan perubahan iklim, khususnya masalah kepadatan penduduk, dapat dilakukan dengan hanya menjadikan Jakarta kota transit saja, bukan sebagai kota tempat tinggal,” katanya.

Sumber: KCM

Jakarta Tenggelam?

https://i0.wp.com/gerbang.jabar.go.id/kotabekasi/images/data/banjir.jpgJakarta sudah kebanjiran lebih dari satu bulan! Khususnya daerah Muara Baru, Jakarta Utara.

Banjir yang sudah terjadi lebih dari satu bulan ini telah menyebabkan berbagai keadaan buruk di Jakarta dan sekitarnya. Nelayan yang berjualan di daerah Muara Baru kehilangan omset lebih dari 70%. Atau masih ingatkah kita banjir yang terjadi di jalanan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hal itu telah mengganggu penerbangan, dan juga pastinya memunculkan citra buruk bagi Indonesia, apa kata turis asing yang datang ke Indonesia dan saat sampai bukannya melihat sesuatu yang baik dari Indonesia malah disambut dengan banjir?
Continue reading